Cokorda Ngurah Pemayun,SH,MH
09 April 2016 - Redaksi - 1 Pembaca

Moratorium Pembangunan Hotel di Bali Selatan, Salah Satu Cara Pemprov Meratakan Pembangunan
DENPASAR, Cahaya Bali - Masalah ketimpangan pembangunan anatara Bali Utara dan Bali Selatan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi pemprov Bali. Karena selama ini investasi pembangunan hotel terkonsentrasi di Bali Selatan sebagai salah satu penyebabnya. Salah satu cara pemerintah untuk menekan laju investasi di Bali selatan adalah dengan mengeluarkan moratorium pembangunan hotel berbintang dan hotel melati di kawasan Badung, Denpasar dan Gianyar. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cok Pemayun yang mewakili Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dalam jumpa pers yang diadakan di press room Biro Humas Setda Bali, Sabtu (9/4). Menurutnya, dalam surat moratorium bernomor: 570/1665/BPM yang dikeluarkan 27 Desember 2010 itu sudah jelas mengatur penghentian sementara terhadap penerbitan dan pembangunan jasa akomodasi (hotel berbintang dan hotel melati-red) di 3 kawasan tersebut. Ditambahkannya, dasar penerbitan moratorium tersebut adalah data yang dirilis oleh Badan Penanaman Modal dan Prijinan Provinsi Bali tanggal 6 Januari 2011. Dalam data itu dijabarkan bahwa arah investasi untuk pembangunan hotel di Bali sebagian besar menuju Bali selatan. Sekitar 130 ribu kamar hotel di Bali, sebanyak 90 ribu memang terdapat di Bali Selatan. Hal itu secara tidak langsung telah menjadi penyebab ketimpangan pendapatan perkpita antara warga Bali Utara dan Bali Selatan. Selain itu, dasar dikeluarkan moratorium adalah Perda 16 Tahun 2009 tentang tata ruang. Dalam perda sudah jelas mengatur wewenang pemprov Bali dalam mengelola arah pembangunan di Bali.
Lebih jauh, menyusul terbitnya moratorium itu, Cok Pemayun, menjelaskan bahwa Pemprov Bali menggandeng Universitas Udayana untuk membuat kajian pembangunan hotel di kawasan Bali selatan. Kajian yang rampung di tahun 2012 itu, menjelaskan perijinan dan pembangunan di Kabupaten Badung sudah bisa dimulai di tahun 2016, sedangkan untuk kota Denpasar bisa dilakukan di tahun 2017. Hal itu berdasarkan perhitungan antara jumlah wisatawan yang akan diperkirakan meningkat di tahun ini, sehingga tingkat okupansi hotel akan semakin meningkat, begitu juga yang akan terjadi di tahun berikutnya di Denpasar. Ditambahkannya, saat ini pemerintah pusat tengah gencar mempromosikan pariwisata demi terpenuhnya target 20 juta kunjungan wisman dengan membuat 10 destinasi wisata baru yang akan menyaingi Bali. maka dengan dibukanya moratorium tahun ini, Bali diperkirakan akan siap menerima jutaan wisatawan itu, sementara daerah lain sedang membenahi infrastruktur dan fasilitas penunjangnya.
Dalam kesempatan itu, Cok Pemayun mengatakan dampak moratorium tersebut mulai terasa. Dari pemberlakuan moratorium, arah investasi yang bersumber dari Penanam Modal Asing (PMA) yang merupakan kewenangan provinsi sudah bisa dialihkan ke utara dan timur Bali. meski dia tidak menampik terkadang masih ada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berhasil mendapatkan ijin di Bali Selatan. Hal itu menurutnya karena merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi pembangunan hotel di Bali. Kita ingin arah pembangunan yang lebih baik untuk Bali ke depan, maka dari itu saya minta
semua pihak untuk iut berpartisipasi dan juga ikut serta menjaga kondusifitas, jelas birokrat asal Gianyar tersebut.

Sementara itu, Kepala BPM dan Perijinan, Ida Bagus Made Parwata, menjelaskan bahwa langkah moratorium juga telah didukung oleh pemerintah kabupaten. Seperti yang terjadi di Badung, pemkab telah mengetatkan persyaratan untuk perijinan pembangunan hotel. Di Badung jika ingin membuat hotel harus memiliki lahan minimal 50 are dan dengan ukuran luas kamar yang telah ditentukan. Bayangkan cari tanah 30 are aja susah di sana, ditambah kamar harus luas, jadi mereka sedikit punya kamar, dan dari segi bisnis ini sudah rugi. Inilah cara Badung untuk memoratorium pembangunan hotel di sana, jelasnya. Untuk masalah perijinan ke depan, pihaknya menegaskan siap berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot untuk penataan yang lebih baik.

Selanjutnya, Cok Pemayun juga menjawab pertanyaan atas komitmen Provinsi Bali dalam meminimalisir ketimpangan pembangunan. Selain mengarahkan pemodal asing ke kawasan utara, timur dan barat, pemprov sudah siap akan pembangunan infrastruktur di tiga daerah itu. Tidak bisa dipungkiri, investor lebih menyukai ke Bali selatan karena didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang lengkap. Dan, pembangunan short cut ke Singaraja yang rencananya akan dimulai tahun ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mengimbangi infrastruktur. Selain itu, Bali juga dipilih sebagai pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang rencananya akan dibangun di Bali Barat. Diharapkan momentum ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kawasan di sana serta menggiring investor juga ke sana. Ditambahkannya, langkah Gubernur memanggil para Bupati dan Walikota tempo lalu merupakan sebuah terbosan untuk menyatukan persepsi pembangunan Bali. Setidaknya dalam pertemuan itu semua pihak telah berkomitmen untuk memantapkan sinergitas dan koordinasi demi pembagunan Bali yang lebih baik, tandasnya.(CB/alm)






Leave a Reply



Masukkan 6 kode diatas)