I Dewa Nyoman Patra
08 April 2016 - Redaksi - 1 Pembaca

Disayangkan, Koperasi Jadi Alat Loloskan Grab dan Uber


DENPASAR, Cahaya Bali - Munculnya ide untuk mendirikan koperasi Grab
dan Uber dikhawatirkan hanya dijadikan alat untuk meloloskan layanan angkutan
online berbisnis transportasi yang sampai saat ini belum ada izin beroperasi.
Jadinya sangat disayangkan koperasi yang hanya ada satu-satunya di Indonesia
dan menjadi warisan kebanggaan bangsa, ternyata juga dimamfaatkan untuk
kepentingan investor asing guna melahap bisnis transportasi lokal, seperti yang
sedang diributkan di Bali.



 Padahal sesuai UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak semudah
itu mendirikan koperasi dengan usaha jasa transportasi. Karena ada sejumlah
persyaratan vital yang harus terpenuhi, salah satunya soal kuota izin angkutan
yang diatur oleh pemerintah provinsi. "Jadinya tidak semata-mata mendapat
izin koperasi, tapi kalau persyaratan bisa terpenuhi ada tahapan setelah dapat
badan hukum dari pusat harus mendapat izin usaha angkutan dari Dinas
Perhubungan," ungkap Kadis Koperasi dan UMKM, I Dewa Nyoman Patra, SH.MH
saat dihubungi awak media, Selasa (5/4) kemarin.



 Selain itu, sangat sulit mewujudkan koperasi yang berlabel Grab atau
Uber di Bali, karena mulai 8 April nanti, semua pengesahan badan hukum koperasi
baik dari kabupaten/kota maupun provinsi akan kembali ditarik ke pusat.  Apalagi setelah mendapatkan badan hukum dari
pemerintah pusat, juga akan dikaji lagi apakah masih ada kuota izin angkutan
taksi atau sewa/pariwisata yang disediakan oleh Dinas Perhubungan di daerah?
"Jika tidak ada izin usaha angkutannya, otomatis tidak bisa membentuk
koperasi tersebut. Bisa gak ada penambahan izin angkutan lagi? Tapi rasanya
sudah over load. Jadinya waktu untuk mendirikan koperasi tidak bisa mengejar
target tersebut," katanya.



 Disamping itu, sesuai aturan pendirian koperasi harus dari kumpulan
orang-orang yang mempunyai kepentingan sama dan ekonomi usaha yang sama.
Asalnya juga harus dari satu komunitas dan tidak boleh dimiliki orang asing.
"Sekarang kita liat taksinya seperti sekarang semuanya bentuknya koperasi
dan anggotanya orang-orang Indonesia tidak boleh orang asing kecuali anggota
khusus. Jadinya badan usaha bisa saja koperasi yang dibuatkan akta notaris,
boleh melakukan usaha taksi tapi izin usaha taksinya tetap keperhubungan,"
ujarnya.



 Oleh karena itu, koperasi Grab dan Uber bisa diakomodar asalkan jangan
hanya untuk legalitas operasionalnya saja, tapi harus jadi diri koperasi,
seperti harus ada pengurus, ada RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan anggotanya
harus saling bantu dan tolong menolong. "Silahkan buat itu bagus jika
bentuk koperasi, tapi jika usaha angkutan izinnya tetap di Dinas Perhubungan.
Karena termasuk kategori jasa sehingga ada semacam kajian berapa layaknya ada
taksi, ditambah sekarang angkutan sewa atau pariwisata," tandasnya.



 Dari catatan Diskop UMKM Provinsi Bali, selama ini sudah ada sejumlah
koperasi di jasa transportasi yang sudah berbadan hukum, seperti untuk taksi
diantaranya Koperasi Ngurah Rai, Kowinu, Wahana dan sisanya angkutan sewa Asep
Bali, Aspaba, Lintas Bali Dewata yang merupakan koperasi binaan provinsi.
"Yang jelas prinsipnya Grab atau Uber taksi jika membuka usaha koperasi
silahkan saja, asal jangan dijadikan alat saja dan harus kembali ke jati diri
koperasi. Apapun usaha harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika berusaha tidak
mengikuti aturan tidak akan tenang berusaha, seperti saat ini terus uber-uberan
kan tidak bagus," jelasnya.



 Selain itu dijelaskan, dari keputusan pemerintah pusat dan Gubernur
Bali yang menyetor operasional Grab dan Uber juga harus diikuti sampai ada
petunjuk dan keputusan lebih lanjut. "Sekarang Grab dan Uber di Bali diam
saja dulu. Supaya nyamanlah dulu, sampai ada keputusan pusat dan petunjuk
gubernur yang bisa kita ikuti. Karena faktanya Grab dan Uber tetap bandel
beroperasi, meskipun sudah dilarang. Kan kasian penumpangnya yang kena getahnya
dan dijalan bisa diberhentikan juga," imbuhnya. (PB/nan)






Leave a Reply



Masukkan 6 kode diatas)