I Made Mangku
08 April 2016 - Redaksi - 1 Pembaca

Cabut Perpres No.51 Tak Beralasan


DENPASAR, cahayabali.com - Ketegasan sikap pemerintah dalam
membuat kebijakan menjadi hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan,
termasuk ketegasan untuk tidak mudah didesak mencabut Peraturan Presiden
(Perpres) No.51/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita.  Hadirnya Perpres ini
menggantikan Perpres sebelumnya No.45/2011 yang mengubah status kawasan teluk
Benoa menjadi bukan kawasan konservasi perairan.



Hal ini sangat beralasan, sebab hadirnya Perpres tersebut
menjadi payung hukum dalam pemanfaatan dan revitalisasi teluk Benoa yang saat
ini keberadaanya jauh dari kata layak. Menurut Aktivis lingkungan Bali yang
juga pengamat pesisir, I Made Mangku, sikap ketegasan pemerintah untuk tetap
mempertahankan Perpres No.51/2014 menjadi tantangan di tengah konflik pro dan
kontra revitalisasi reklamasi teluk Benoa. “Pemerintah harus memperhatikan
hasil kajian amdal dalam memutuskan kebijakan dan bukan berdasarkan penolakan
yang tanpa dasar hukum dan kajian ilmiah yang matang," ujarnya di
Denpasar, Senin (4/4/2016).



Menurutnya, bila pemerintah mudah mengambil sikap untuk
mengubah Perpres tersebut karena desakan atas sebagian kecil golongan
masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Bali, tentunya sangat disayangkan.
Pasalnya, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi setiap keputusan kebijakan
pemerintah yang akan mudah digoyang. Bagaimanapun juga, dirinya meyakini
pemerintah tidak akan mengambil keputusan yang gegabah untuk mengubah Pepres
No.51/2014. Karena mengubah Pepres sendiri, lanjutnya, bukanlah pekerjaan mudah
tanpa ada cacat hukumnya.



Terlebih lagi, rencana revitalisasi reklamasi teluk Benoa
sudah dijalankan melalui prosedur dan aturan yang berlaku dengan analisis
dampak lingkungan (amdal) yang terdiri dari 182 item. Ironisnya, hal ini
bertolak belakang dengan masyarakat yang kontra revitalisasi teluk Benoa (RTB)
yang hanya mampu menampilkan argumentasi amdalnya hanya satu item dan tidak
berdasarkan basic akademik serta tidak komprehensif. Oleh karena itu, dirinya
meminta pemerintah untuk tidak mudah didesak mengubah Perpres No.51/2014 tanpa
ada kajian akademis yang matang, tetapi hanya berdasarkan “pokoke harus tolak
RTB.”



Bahkan dia menuding, di balik derasnya penolakan RTB ini
tidak bisa lepas dari konspirasi barisan golongan orang sakit hati para pelaku
usaha akan persaingan bisnis sektor pariwisata bila RTB ini jadi dilakukan.
“Saya menduga ada konflik persaingan bisnis, disamping kepentingan politik
dibalik derasnya penolakan RTB yang sudah berlangsung selama 3,5 tahun,” tuturnya.



Kemudian berbicara soal revitalisasi dan reklamasi teluk
Benoa bakal merusak ekosistem alam bawah laut, kata I Made Mangku, hal tersebut
tidak mendasar atas kajian akademik. Dirinya menjelaskan, teluk Benoa saat ini
sudah terjadi pendangkalan yang amat sangat dan sedimentasi sudah hampir
menyentuh pesisir mangrove,  dimana
endapan lumpur rata-rata mencapai 16 meter dan kemudian terjadi luberan sampah
di mana-mana akibat sumbatan DAS (daerah aliran sungai).



Dengan kondisi seperti di atas, otomatis tidak ada biota
laut, seperti ikan, karang, udang dan lainnya yang ditangkap nelayan di teluk
saat laut surut. “Adanya Perpres No.51/2014 justru tepat karena



memungkinkan proses revitalisasi kawasan perairan pesisir
teluk Benoa menjadi zona penyangga yang dapat memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat Bali,” ujarnya.



Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Tanjung Benoa,
Kabupaten Badung, Wayan Ranten, di teluk Benoa tidak ada lagi ekosistem bawah
laut dan yang ada hanya pencemaran limbah dan sampai yang datang dari hulu ke
hilir. “Kalau sudah tidak ada ekosistem bawah laut, buat apalagi dipertahankan
dan seharusnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan warga setempat,” jelasnya.



Baginya, RTB sendiri banyak memberikan banyak manfaat dari
sisi ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja dan termasuk menciptakan destinasi
wisata baru yang lebih produktif. Terlebih dalam masterplan RTB sendiri akan
memberikan ruang terbuka hijau 60% dari pemanfaatan lahan seluas 700 hektar.



Karena itu, dirinya meminta pemerintah pusat untuk segera
menentukan sikap dengan menyetujui RTB 
berdasarkan hasil kajian amdal yang sudah dijalankan melalui proses yang
panjang. “Presiden jangan terlalu lama memutuskan nasib RTB, kasian kami warga
di Bali yang banyak sengsaranya,” keluhnya. [putra/btn]






Leave a Reply



Masukkan 6 kode diatas)