Gubernur Made Mangku Pastika bakal panggil kembali para Bupati/Walikota se-Bali

Redaksi - 31 Mei 2016 - 293 viewer
DENPASAR, CahayaBali.com
Masalahnya, ada pemberlakuan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) yang mengamanatkan terintegrasinya seluruh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kese hat an Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Gubernur Pastika mengakui, pemerintah daerah berada dalam posisi delematis soal terintegerasinya BPJS Kesehatan dan JKBM ini. ”Kita ingin cari solusi yang terba ik. Masyarakat sangat berharap program JKBM bisa berlanjut,” ujar Pastika saat orasi di Podium Bali Bebas Bicara Apa Aaja (PB3AS) di Lapangan Puputan Mar garana Niti Mandala Denpasar, Minggu (29/5).

Pastika menyatakan, para Bupati/Walikota se-Bali akan diajak rembuk membahas masalah tersebut. Pihaknya ingin terintegrasinya BPJS dan JKBM nanti menimbul kan persoalan yang berujung kerugian masyarakat. ”Sebagai bagian dari NKRI, ki ta tetap harus tunduk dengan Undang-undang yang berlaku, termasuk terintegra si nya JKN dengan Jamkesda yakni JKBM,” ujar Pastika yang kemarin didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan sejumlah pejabat Pemprov Bali lainnya.

Menurut Pastika, persoalannya tidak sederhana, karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan program JKBM. Bahkan, melalui sejumlah survei, sebagian besar masyarakat masih berharap program JKBM dilanjutkan. “Sangat beralasan, karena dalam program JKBM, seluruh masyarakat yang ber-KTP Bali berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis hingga rawat inap di rumah sakit,” ujar Pastika yang juga anggota Dewan Pembina DPP Demokrat ini.

Di lain sisi, BPJS sendiri tidak menanggung secara gratis seluruh masyarakat. Se suai skema ke pesertaan BPJS, yang berhak memperoleh subsidi adalah kelompok masyarakat kurang mampu yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk Bali, jumlahnya hanya 22 persen dari total penduduk Pulau Dewata. Sisa nya yang 78 persen lagi, harus membayar iuran agar tercover dalam BPJS.

“Tidak semua masyarakat kita mampu membayar iuran yang dihitung per kepala setiap bulannya. Ini yang akan kita carikan solusi, bagaimana caranya,” tandas Pas tika. Terlepas dari beban iuran yang harus ditanggung, Pastika menyebut program BPJS juga punya kelebihan, karena berlaku secara nasional. “Kalau JKBM kan si fatnya lokal dan hanya bisa digunakan di Bali. Kalau BPJS, cakupannya lebih luas dan berlaku secara nasional,” imbuhnya seraya berharap agar kelompok masyara kat yang mampu secara ekonomi, ikut dalam kepesertaan BPJS secara mandiri.

Sebelumnya, para Bupati/Walikota se-Bali sudah sempat penuhi undangan Guber nur Pastika untuk bertemu bahas kelanjutan program JKBM di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 17 Maret 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut, para Bupa ti/Walikota kompak sepakat lanjutkan program JKBM.

Dalam pertemuan kala itu, Gubernur Pastika mengundang para kepala daerah de ngan catatan ‘tidak boleh diwakilkan’. Kepala daerah yang hadir penuhi undangan Gu ber nur waktu itu masing-masing Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bu pati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri (didampingi Wabup Wayan Arta Di pa), Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (didampingi Wabup Ketut Suiasa), Bupati Bu leleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Jembrana Putu Artha (didampingi Wabup Ma de Kembang Hartawan), Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Bangli Made Gianyar (didampingi Wabup Sang Nyoman Sedana Arta), dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Bupati Tabanan, Putu Eka Wiryastuti, menyebut pertemuan yang digelar Gu bernur itu harus diapresiasi. Soal JKBM, kata Eka Wiryastuti, Pemkab Tabanan tetap oke untuk dilanjut. “Kita tetap minta JKBM dilanjutkan. Di seluruh Bali, Kabupa ten Ta banan lho paling banyak menyediakan anggaran untuk sharing JKBM,” ujar Eka Wiryastuti seusai pertemuan.

Paparan senada juga disampaikan Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri. Menurut Srikandi Politik yang baru sebulan menjabat Bupati Karangasem ini, program JK B M sangat dibutuhkan rakyat di Gumi Lahar. Apalagi, masyarakat Karangasem se la ma ini banyak menggunakan JKPB, layanan pengobatan yang dibayar pemerin tah. ”Kalau kami di Karangasem, justru paling berkepentingan hingga minta JKBM di te ruskan,” katanya. 7 nat



Beri Komentar



Masukkan 6 kode diatas)