Per 1 Juni, Angkutan Online di Makassar Wajib Pasang Stiker
*Disayangkan Aturan di Bali Masih "Gabeng"
Redaksi - 01 Juni 2017 - 108 Pembaca

Reporter : Kadek Saputra

Denpasar, cahayabali.com - Jasa angkutan berbasis daring (dalam jaringan) atau online wajib mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 (PM26/2016) setelah perubahan nomor 26 tahun 2017 tentang pengaturan angkutan daring, salah satunya wajib pasang stiker yang mulai efektif diberlakukan per 1 Juni 2017. "Bagi pemilik maupun pengemudi angkutan daring 1 Juni wajib mentaati aturan tersebut termasuk wajib memasang stiker nama angkutannya," tegas Plt. Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Ilyas Iskandar di Makassar belum lama ini.

Selain pemasangan stiker juga harus memasang monitoring dashboard dan uji keur. Pengemudi maupun pemilik juga wajib mengikuti aturan baik mengenai kouta maupun tarif yang nantinya diberlakukan. Jadi jika dilanggar ada sanksinya, pertama teguran keras hingga pencabutan atau pemblokiran nomor ID dalam perusahaan angkutan jasa daring yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan pihak asosiasi jasa angkutan tersebut. "Diimbau kepada seluruh pengemudi maupun perusahaan angkutan on line yang belum memenuhi persyaratan segera di lengkapi agar tidak dikenakan sanksi," tegasnya.

Kendati PM26/2017 ini terbilang baru, namun Ilyas mengatakan tentu masih ada kekurangan yang perlu di maksimalkan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan itu, dengan menerbitkan aturan guna mengatur penggunaan jasa angkutan daring, agar jasa konvesional juga diberi ruang dan hak yang sama. "Masih ditunggu keputusan pusat dalam waktu dekat ini, kalau sudah ada instruksi maka aturan langsung diberlakukan, kalaupun ada yang melanggar akan kami tindak dan diberi sanksi," tegas Ilyas.

Sebelumnya, keberadaan angkutan daring menuai kontroversi hingga protes dari angkutan konvensional, sebab masalah tarif, angkutan daring jauh lebih murah dan bersih dibandingkan angkutan konvensional. Hal ini kemudian memicu konflik antar kedua jasa angkutan tersebut. Bahkan kericuhan berujung perkelahian hingga jatuhnya korban jiwa terjadi. Sayangnya, berbeda dengan di Makassar, aturan serupa ternyata masih "gabeng" di Bali. Bahkan terkesan gabeng, karena saat dihubungi belum lama ini, Kadishub Bali IGA Sudarsana, SH.MH malah tidak mau berkomentar. Pesan WhatsApp yang terkirim mempertanyakan aturan tersebut hanya dibaca, tanpa diberi tanggapan.

Setali tiga uang, Kabid Angkutan Dishub Bali, Gede Gunawan, M.Si juga sama menolak berkomentar. "Tidak boleh tanpa ijin Kadis. Beda dengan Ka. UPT," jawab mantan Kepala UPT Trans Sarbagita Provinsi Bali itu singkat. Sementara itu, dihubungi terpisah salah satu Pengusaha Taksi di Makassar, Haji Burhanuddin sangat menyayangkan gabengnya penerapan aturan PM26/2017. Padahal sebelumnya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang pertama kali di Indonesia mengeluarkan surat larangan yang menyatakan dengan tegas menghentikan operasional angkutan online di wilayah Bali.

"Bali kan barometer secara nasional, karena itu transport lokal tetap kita satukan sejak dari awal jangan mudah dipengaruhi segala cara dilakukan oleh Grab, Uber dan GoCar. Sebelumnya diberlakukan aturan itu, akan terus melakukan lobi-lobi dengan berbagai cara dilakukannya yang berhubungan dengan pejabat dan mitra kerja. Padahal Bali mestinya menjadi barometer dalam penerepan PM 26 Tahun 2017. Apabila Grab, Uber dan GoCar tidak mau mematuhi, maka aksi nasional akan dipersatukan dan Organda harus mendukung tidak boleh berpihak. Kita mulai sekarang kawal PM 26 dan tagih janji pemerintah agar tidak lagi dipermainkan," tandasnya per WhatsApp, Kamis (1/6).

Diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh armada taksi online per 1 Juni 2017 sudah mengikuti Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Hal itu diungkapkan Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub, Cucu Mulyana mengatakan, terbitnya PM 26 tersebut per 1 April 2017, sehingga ada sosialisasi dua bulan. "PM 26 tersebut harus berlaku efektif mulai 1 Juni 2017," ujar Cucu di Jakarta, Rabu (24/5).

Menurut Cucu, dalam peraturan menteri tersebut, per 1 Juni 2017 terdapat tiga poin yang harus dipatuhi bagi armada taksi online seperti penggunaan stiker, monitoring digital dashboard, dan wajib melaksanakan uji keur. "Ini harus dilaksanakan berlaku 1 Juni 2017 dan terkait keur sudah boleh dilakukan badan swasta," ucapnya.

Editor : Nanta


Beri Komentar



Masukkan 6 kode diatas)